Dari enam pejabat yang dilantik, empat di antaranya merupakan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bogor. Sedangkan sisanya, dua pejabat hasil assestment di luar open bidding.

Mereka yang dilantik yakni Kepala Dinas Sosial diisi isi oleh Mustakim, Kepala Dinas Tenaga Kerja Zaenal Ashari, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang W Tawekal.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Ade Jaya Munadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Renaldi Yushab Fiansyah, dan terakhir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Suryanto Putra yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor.

“Selamat mengemban tugas baru kepada para pejabat yang baru dilantik, semoga dapat segera bekerja dengan efektif dan cepat menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di instansi masing-masing,” ujar Ade Yasin usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bogor, Jumat (06/11/2020).

Ade Yasin mengatakan, meminta agar pejabar barunya tersebut dapat bekerja dengan maksimal terlebih jelang akhir tahun dan tentunya berkejaran dengan waktu.

“Harus menyesuaikan diri, mengingat banyak sekali agenda yang harus segera diselesaikan. Untuk itu saya minta dapat bekerja extra gercep,” imbuhnya.

Ade memberikan pesan kepada pejabat abru bappedalitbang dan BPKAD sebagai koordinator lintas sektoral segera melakukan koordinasi percepatan penyelesaian kegiatan, serta pencapaian target-target program Pancakarsa dan realisasi anggaran pada semua perangkat daerah termasuk yang menambah kegiatan di perubahan anggaran.

Sedangkan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja, ia meminta terus pantau dan kawal kondisi Ketenagakerjaan terkait undang-undang Ciptakerja agar situasi tetap kondusif.

Politisi PPP itu menambahkan, berkenaan dengan program Bansos korban PHK, ia minta mempersiapkan dengan baik data calon penerima, jangan sampai salah sasaran dan menimbulkan kegaduhan.

Ia pun memberikan mandat kepada Renaldi jelang pelaksanaan Pilkades, kepala DPMD agar mempersiapkan secara matang; lakukan pencatatan dan pengadministrasian secara tertib; jaga netralitas; terapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 di setiap tahapan dan libatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten; serta lakukan evaluasi dan pelaporan.

”Untuk kepala Badan Kesbangpol, laksanakan pendidikan politik yang efektif kepada masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar,” ucapnya.

Hal itu perlu dilakukan sebagai cara preventif untuk mengeliminasi konflik massa dalam kegiatan politik, serta untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada, maupun Pilkades.

Selanjutnya, Pemkab Bogor tengah mempersiapkan pembahasan lanjutan KUA dan PPAS tahun 2021. Ia minta kebijakan yang telah disampaikan oleh bupati dan wakil bupati saat sinkronisasi program perangkat daerah dengan program Pancakarsa agar menjadi perhatian dalam penganggaran tahun 2021.

“Kepada kepala Bappedalitbang, ini agar dikawal sehingga kegiatan yang ada di setiap perangkat daerah tahun anggaran 2021 selaras dan mendukung terhadap program Pancakarsa,” tukasnya.